PERNYATAAN SIKAP FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) SEMARANG PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) BUKIT PERAK


TOLAK PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA

Salam Pembebasan …….. !!!

Krisis adalah penyakit yang bersarang di dalam tubuh kapitalisme, Krisis kapitalisme terus bergulir dan secara bersamaan mempengaruhi gerak ekonomi internasional baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Kini, negara-negara yang menganut  dan mengusung model sistem ekonomi global itu berada di pusaran krisis. Sistem Ekonomi Kapitalisme yang dibangga-banggakan itu, bahkan disebut oleh Fukuyama sebagai akhir dari sejarah saat ini alias berada di ujung tanduk. Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Eropa diiringi demonstrasi buruh yang memprotes kebijakan pemerintahan mereka dalam mengatasi krisis ekonomi. Arus deras krisis ekonomi yang terjadi saat ini bukan yang pertama kali terjadi.

Gelombang krisis ekonomi sistem Kapitalisme Barat pernah meletus pada tahun 1929 hingga empat tahun berikutnya. Berikutnya krisis terjadi pada dekade 60 hingga 70-an.  Dan kemudian krisis ekonomi yang meletus lagi pada tahun 2008, hal ini semakin membuktikan bahwa sistem Kapitalisme yang dipaksakan negara-negara Barat sebagai sistem ekonomi global, ternyata gagal memuwujudkan kesejahteraan ekonomi dunia.

Rezim Politik upah murah:

Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya : mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya.

Tidak cukup hanya itu Negara juga mengesahkan praktik penangguhan upah yang diatur dalam keputusan menteri No. 231 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri no 01 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang peninjauan upah dilakukan sekali dalam setahun sehingga upah itu bersifat constan (tetap), sementara tingkat inflasi terus mengalami perkembangan (tidak constan). Maka upah layak hanyalah omong kosong para penguasa yang sok bermoral, baik hati, berpihak pada rakyat tapi sesungguhnya mengamini praktik penghisapan manusia atas manusia.

Jika upah kita perbandingan dengan beberapa Negara yang di Asia Tenggara saja Indonesia adalah Negara yang besaran upahnya paling rendah yaitu sebesar US$0,6/jam. Sementara negara Asia Tenggara lainnya yaitu Thailand US$1,63/jam, Filipina US$1,04/jam dan Malaysia US$2,88/jam. Dan dengan bangganya rezim mempromosikan upah buruh indonesia yang murah kepada investor asing, agar para investor mau menanamkan modalnya ke indonesia. (Sungguh perbuatan yang sangat merendahkan derajat kaum buruh).

Rendahnya tingkat upah di Indonesia tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh politik upah murah yang dijalankan dan dibenarkan oleh rezim borjuasi SBY-BOEDIONO beserta elit-elit politiknya. Kenyataan tersebut merupakan buah langsung dari praktik liberalisasi sector tenaga kerja. Bahwa rendahnya upah di Indonesia bukan disebabkan karena tingginya biaya produksi diluar upah, sehingga para penguasaha dan penguasa mengatakan masih sulit menaikkan upah buruh. Alasan itu sudah pasti tidak benar karena rendahnya besaran upah dilakukan secara sengaja atas keinginan tuan modal menuju penumpukan keuntungan sebesar-besarnya.

Besaran upah dari tahun ke tahun secara nominal mengalami kenaikan seperti kenaikan upah tahun 2012 yang dikatakan sangat tinggi melebihi KHL yang ditentukan dalam aturan dan itu memberatkan para pengusaha. Benar bahwa nominal upah naik akan tetapi kenaikan tersebut belum tentu berdasarkan kenaikan upah riil yang sesuai dengan tingkat kebutuhan kaum buruh, dan belum tentu menjamin ada kepastian mendapatkan kualitas upah sesuai dengan keinginan kaumburuh.

Kanaikan upah ditahun 2012 dapat dipastikan hanya sebuah kenaikan nominal/persentase saja yang tidak memiliki kualitas karenanya tidak berdasarkan kebutuhan riil kaum buruh. Buktikan saja pada awal april mendatang Negara dengan skema program-program liberalisasinya akan menetapkan kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL), kebijakan ini tentu akan memicu tingkat inflasi dan secara otomatis akan menurunkan kualitas besaran upah kaum buruh pada tahun sekarang, tidak saja merugikan kaum buruh tapi akan merugikan masyarakat indonesia. Kenaikan BBM dan TDL adalah bagian tak terpisahkan dari program liberalisasi dan tindakan balasan Negara atas kenaikan upah ditahun 2012, karenanya setiap aksi kenaikan upah kaum buruh akan selalu dikuti reaksi penurunan upah.

Kontrak dan Outsourcing adalah juga ditujukan untuk melemahkan Serikat Buruh

Ditengah rendahnya besaran upah buruh, praktik-praktik perampasan upah dalam bentuk yang lain terus terjadi seperti; praktik penggunaan kerja kontrak&outsourcing, pelaksanaan penangguhan upah, potongan pajak penghasilan, perubahan kerja dari 6 kerja menjadi 5 kerja dll. Diluar praktik-praktik tersebut persoalan-persoalan buruh/pekerja baik normative maupun yang lain masih terus terjadi, sehingga harapan kesejahteraan kaum buruh masih sebatas sebuah impian.

Ada beberapa peraturan dari tingkat UU, Keputusan Menteri maupun Peraturan Menteri yang mengatur hubungan kerja macam itu, yaitu:

  1. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 56 – 59 dan Pasal 64-66 , yang semakin diperjelas oleh MK dalam putusan  Nomor 27/PUU-IX/2011,
  2. KEPMENAKERTRANS No. KEP .100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ,
  3. KEPMENAKERTRANS No. KEP .101/ MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/ Buruh
  4. KEPMENAKERTRANS No. KEP .220/ MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain ,
  5. PERMENAKERTRANS No. PER.22/ MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraaan Pemagangan di dalam Negeri .

Dalam sistem hubungan kerja kontrak/ Outsourcing, Perusahaan pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon ketika masa kontrak telah selesai. Kontrak terus-menerus dengan upah minimum, berarti tidak ada jaminan atas pekerjaan, tidak ada jaminan atas penghasilan, tidak ada jaminan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Akibat hubungan kerja kontrak dan outsourcing, SP/SB kehilangan anggota, minat terhadap serikat buruh berkurang, posisi tawar semakin lemah, tidak berdaya mengatasi outsourcing, pelanggaran hak berserikat secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini menemukan bahwa alasan buruh tidak mau menjadi anggota SB, selain karena statusnya sebagai buruh kontrak, karena dilarang oleh perusahaan, juga karena takut kontraknya tidak diperpanjang dan takut di PHK.

Selain itu persoalan yang dihadapi kaum buruh adalah persoalan jaminan sosial, cuti kerja, upah lembur dan uang pesangon yang hampir mayoritas tidak diberikan kepada buruh. Persoalan kaum buruh kemudian diperparah dengan kinerja DISNAKER yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh. Pengadilan Hubungan Industri (PHI) sebagai tempat buruh mendapatkan keadilan pun telah dikuasi oleh kaum borjuasi. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus suap oleh pengusaha terhadap hakim ataupun jaksa. Posisi rezim borjuasi tidak berupaya mensejahterakan buruh melainkan memperparah kondisi buruh dengan niatan merevisi UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 yang pro terhadap kelas pemodal. Minimnya kesejahteraan buruh dengan upah yang rendah dan PHK, jelas akan mempengaruhi akses dalam mengenyam pendidikan.

Untuk itu kami selaku FSPMI PUK BUKIT PERAK menyerukan kepada seluruh Rakyat Pekerja di Indonesia untuk bersama-sama mendesak dan menuntut kepada PT BUKIT PERAK  :

  1. 1.    Berikan jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berserikat;
  2. 2.    Tolak PHK sepihak;
  3. 3.    Pekerjakan kembali 5 anggota FSPMI PUK BUKIT PERAK;
  4. 4.    Segera ikutsertakan pekerja dalam program JAMSOSTEK;
  5. 5.    Tolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap pekerja.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada seluruh rakyat pekerja di Indonesia agar semakin meningkatkan kesadaran ideologi dan kesadaran politik untuk panduan perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

Hidup Kelas Pekerja….!

 

 

 

Semarang, 20 Juni 2012

Ttd,

FSPMI PUK BUKIT PERAK

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s